Imam Gazifarizi - PMII Airlangga

Dalam rangka mensukseskan kaderisasi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Airlangga mengadakan Pelatihan Kader Dasar (PKD) yang dilaksanakan pada Jumat-Senin (21-24 Juni 2024) bertempat di Trawas, Mojokerto. Kegiatan PKD PMII Komisariat Airlangga ini mengusung tema “Membentuk Kader Mujahid yang Adaptif dan Berintegritas dalam Lingkup Multikultural”. Dalam ranah digitalisasi dan multikultural, kader-kader dituntut untuk mampu beradaptasi dan mengikuti laju perkembangan teknologi informasi, tanpa mengesampingkan jati diri sebagai kader pergerakan.

Sebanyak 68 peserta telah mengikuti kegiatan PKD PMII Komisariat Airlangga. Para peserta tidak hanya berasal dari Universitas Airlangga saja, beberapa peserta berasal dari kampus di Jawa Timur, seperti Universitas Jember, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Melalui sambutannya, Sahabat Rozi selaku ketua pelaksana mengungkapkan bahwa PKD bukan hanya sekadar pelatihan semata, melainkan juga sebagai wadah untuk mengokohkan tekad dalam berkontribusi bagi masyarakat luas. Dengan demikian, nantinya kader akan siap saat dihadapkan pada lingkungan kehidupan bermasyarakat.

“PKD adalah momentum penting dalam proses kaderisasi, di mana kita akan memperdalam pemahaman tentang ideologi PMII, mengasah keterampilan kepemimpinan, berpikir kritis dan memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah,” tuturnya. Sabtu (22/06/2024).

Kegiatan PKD ini juga menghadirkan para pemateri yang berangkat dari latar belakang beragam. DIantaranya para akademisi, praktisi, dan pejabat pemerintahan. Tentu mereka semua adalah para alumni yang senantiasa mendukung kemajuan PMII agar tercipta kader yang tanggap dan kritis dalam menyikapi fenomena sosial melalui beragam perspektif.

Saat dihubungi terpisah, sahabat Alfin, Ketua Komisariat PMII Airlangga berharap agar para kader dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas setelah PKD dilaksanakan.

“Harapan saya, para kader mengalami progres baik secara ideologisasi ataupun kapasitas, karena setelah menerima 11 materi yang diberikan oleh narasumber yang berisi tentang materi ideologi sampai materi strategi taktis pengembangan, semua tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan tujuan dari PKD itu sendiri, yaitu terbentuknya kader mujahid yang militan, loyal, berintegritas serta memiliki komitmen pada nilai nilai PMII.” Ungkapnya saat diwawancarai terpisah. Minggu (23/06/2024)

Perlu diketahui bahwa PKD merupakan pendidikan kaderisasi formal yang dilaksanakan setelah Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) yang tujuannya untuk membekali kader akan nilai ideologi PMII dan pengembangan organisasi. Diharapkan para kader PMII nantinya dapat mengimplementasikan berbagai ilmu yang telah didapatkan, tidak hanya pada PMII itu sendiri, tetapi terhadap masyarakat luas.

Penulis : Azzahra Dewa Isatilova
Editor : Imam Gazi Al Farizi

Alihfungsi Hutan Adat

Papua kembali menjadi sorotan publik, sesaat setelah banyaknya netizen mengunggah All Eyes on Papua di media sosial mereka. Hal ini merupakan buntut dari konflik gugatan yang dialami masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digul Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Konflik ini berawal dari ancaman alihfungsi hutan adat menjadi perkebunan sawit. Luasnya bukan main-main, 36 ribu hektar tanah akan dihabisi untuk nantinya dibangun perkebunan sawit oleh PT. Indo Asiana Lestari.

Menanti Keadilan di Mahkamah Agung

Senin, (27/5) para pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu dan Suku Moi Sigin menggelar aksi doa dan ritual di depan Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Aksi ini ditujukan agar MA membatalkan izin perkebunan sawit yang kini tengah digugat. Gugatan yang sebelumnya diajukan kepada Pemerintah Provinsi Papua berakhir kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. MA menjadi harapan terakhir masyarakat Suku Awyu untuk bisa mempertahankan hutan adat yang sudah menjadi warisan leluhur mereka.

Perlu diketahui peristiwa deforestasi yang terjadi di papua ditengarai makin parah dan menghawatirkan. Catatan terakhir Sejak tahun 2001 hingga 2023, setidaknya provini Papua Barat kehilangan 331 kha hutan di tahun yang sama.

Bagi masyarakat Papua hal ini merupakan bentuk negasi atas penyingkiran hak hidup yang berkonsekuensi dengan ketimpangan, kekerasam, konflik hingga sigmatisasi. Selain itu deforestasi juga dapat dikategorikan sebagai culture genocide atau pemusnahan budaya. Hal ini dikarenakan hutan bagi orang Papua, selain sebagai identitas budaya dan ruang kehidupan, juga menyimpan berbagi nilai sejarah kehidupan dan sosial.

Dear Penguasa

Rasa-rasanya kok kalian nggak paham-paham ya, perihal pentingnya fungsi hutan. Gembar-gembor selama ini tentang dampak perubahan iklim agaknya hanya buah bibir dan bualan saja.

Papua, seharusnya dipahami dari pendekatan yang lebih khusus. Karena tentu latar belakang ekosistem budaya, ekologi serta politik yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dapat dijadikan bagian dari upaya memperbaiki hubungan masyarakat papua dengan kalian wahai para penguasa.

Penulis : Imam Gazi Al Farizi